 |
| NIRMALA IKRANUDDIN Jurnalis Warga di Luwu Melaporkan |
PEMERINTAH Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan bertekad melaksanakan Distribusi Guru Proporsional (DGP) sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri. DGP menjadi salah satu solusi meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Namun, implementasi Kurikulum 2013 dianggap menjadi salah satu kendala mengingkat Kabupaten Luwu saat ini masih kekurangan guru terutama untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (SLTP/SLTA) .
Penerapan Kurikulum 2013 mulai tahun pelajaran 2014-2015 ini mempengaruhi keadaan guru pada satuan pendidikan ditingkat SLTP/SLTA dan sederajat di Luwu. Kebutuhan guru semakin membengkak, sebab dalam kurikulum 2013, ada pelajaran yang bersifat lintas minat dan bertambahnya jam belajar, sehingga jumlah guru ikut bertambah.
Untuk itu, menurut Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Luwu, Hasruddin S.Pd menyatakan bertambahnya kebutuhan guru mesti dipenuhi untuk bisa mendistribusikan guru secara proporsional.
Dalam diskusi regular jurnalis warga dan jurnalis media mainstream yang dilaksanakan JURnaL Celebes dan Kinerja USAID beberapa waktu lalu, Hasruddin mempresentasikan data guru di Luwu. Hasruddin merinci kekurangan guru khususnya pada tingkat SLTP dan SLTA sederajat di Kabupaten Luwu mencapai 940 orang guru dari beberapa mata pelajaran.
Untuk tingkat SLTP dari 11 mata pelajaran dan jumlah sekolah yang ada membutuhkan guru sebanyak 1.191 orang guru. Sementara yang ada saat ini baru sebanyak 754 guru masih kekurangan kekurangan 439 guru. Untuk tingkat SLTA dibutuhkan 544 guru, sementara saat ini baru 379 guru, berarti masih kekurangan 165 guru. Sementara satuan pendidikan tingkat SMK baru ada 150 guru sementara dibutuhkan 486 guru.
Kondisi inilah menurut Hasruddin membuat pihak mengalami kesulitan menerapkan program DGP.
‘’Data keadaan guru sudah ada, hanya memang kami harus mengolah data itu kembali menyusul penerapan kurikulum 2013 yang berimplikasi terhadap jumlah guru dan jumlah jam mengajar dikabupaten Luwu. Kami tidak ingin menjadi bulan-bulanan menjadi penyebab tidak dilaksanakan DGP, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami serahkan ke BKD Luwu ” papar Hasruddin.