 |
| RISKA Jurnalis Warga di Luwu Utara Melaporkan |
MESKI dihadang berbagai kendala, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tetap bertekad mengimplementasikan Distribusi Guru Proporsional (DGP). Pemkab Luwu Utara memerlukan banyak masukan untuk perbaikan.
Karena itu, Kepala Bidang Perencanaan Program Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Luwu Utara, Adham Jaya, S.ST, menyambut baik beberapa masukan dari para jurnalis dan Multi-satakeholder Forum (FSF). ‘’Masukan-masukan tersebut kami nilai positif untuk perbaikan implementasi DGP di SMP dan SMA.
Misalnya, sosialisasi memang akan lebih efektif kalau dilaksanakan per wilayah sehingga guru-guru yang masuk DGP bisa mendengarkan langsung dan mengetahui substansi dari DGP,’’ kata Adham pada Diskusi Regular Jurnalis Warga yang dilaksanakan JURnaL Celebes, (22/09/2014) di Masamba.
Dalam diskusi yang digelar di Warko teras Radio Adira itu, para jurnalis warga, jurnalis media mainstream dan MSF memberikan masukan dengan menitiberatkan pada aspek sosialisasi program DPD yang lebih luas. Selain itu, dalam implementasi program yang dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri ini juga harus melibatkan berbagai pihak.
Sementara itu, Local Public Service Specialist (LPSS) Kinerja USAID di Luwu Utara, Muhammad Sahaka juga menegaskan perlunya keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam implementasi DGP ini. Seperti jurnalis (jurnalis lokal dan jurnalis warga) dan forum pendidikan yang telah aktif melakukan monev dan membangun wacana perbaikan pelayanan pendidikan selama ini.
‘’Kami berharap pada implementasi DGP SMP dan SMA ini akan lebih banyak lagi kelompok yang bisa terlibat. Misalnya, kelompok lembaga adat termasuk yang perlu dilibatkan karena sesuai permintaah Makole Baebunta pada Tudang Sipulung yang menilai pentingnya muatan lokal berupa Kebudayaan Tana Luwu dimasukkan dalam kurikulum sekolah,’’ papar Sahaka.
