 |
| YAHDI MIFTAHUDDIN Jurnalis Warga Luwu Utara Melaporkan |
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara, Sulawesi Selatan tengah menyiapkan implementasi Dikstribusi Guru Proporsional (DGP) di level SMP dan SMA. Untuk itu, pihak Pemkab dan Kinerja USAID telah melakukan analisis kebutuhan dan pemetaan guru SMP dan SMA dalam wilayah Luwu Utara.
Jika dibandingkan dengan persiapan DGP di level SD yang mulai digagas pada tahun 2012 dan berhasil diimplementasikan pada tahun 2013, persiapan DGP di level SMP dan SMA ini sedikit lebih mudah dan cepat. Hal itu sebabkan, sudah ada payung hukumnya berupa Peraturan Bupati, sudah ada petunjuk teknis pelaksanaan, dan terlebih lagi karena analisa kebutuhan dan pemetaan guru bagi SMP dan SMA tidak serumit di level SD. Data-datanya sudah lengkap tersedia pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang tersedia di website Kementerian Pendidikan.
Menurut Muhammad Sahaka, Local Public Service Specialist (LPSS) Kinerja USAID Luwu Utara, analisis kebutuhan dan pemetaan guru SMP dan SMA lebih mudah karena semua data tenaga pendidik secara lengkap tersedia dalam satu sistem yang disebut Dapodik.
‘’Ini sangat membantu. Kami sudah mendampingi Dinas Pendidikan untuk menganalisis kebutuhan dan pemetaan guru SMP dan SMA yang tetap melibatkan konsultan dari LPKIPI yang dulu melakukan analisis bagi SD,’’ jelas Muhammad Sahaka pada Diskusi Reguler Jurnalis yang membahas Kesiapan Replikasi DGP untuk SMP dan SMA , di Masamba, (22/09/2014).
Pada kesempatan itu, Basri Andang selaku fasilitator media dari JURnaL Celebes – Kinerja USAID, meminta kepada jurnalis, baik jurnalis warga maupun jurnalis lokal serta Forum Multi Stakeholder (FMS) supaya menyampaikan hasil pemantauan langsungnya agar dijadikan masukan untuk perbaikan implementasi DGP di SMP dan SMA.
‘’Kami yakin jurnalis, baik jurnalis warga maupun jurnalis lokal, dan MSF memiliki banyak catatan kritis terhadap implementasi implementasi DGP di level SD. Apa yang menjadi masukan dari berbagai kelompok akan jadi poin penting bagi Diknas untuk melakukan perbaikan untuk implementasi DGP SMP dan SMA,’’ katanya.
Rifal soeang jurnalis lokal dan juga MSF pendidikan menyampaikan, secara garis besar program DGP sudah berjalan baik tetapi ada beberapa guru yang belum memahami substansi dari program DPG tersebut sehingga masih ada yang bermalas-malas mengajar setelah dipindahkan ke tempat barunya.
Akhirnya jurnalis warga dan MSF menyampaikan hal-hal yang perlu perbaikan dalam implementasi DGP di level SMP dan SMA nantinya. Beberapa perbaikan yang dimaksud, yaitu, pertama: model angket monitoring dan evaluasi (monev) hanya ceklist sehingga tidak terungkap catatan-catatan penting dari setiap responden. Kedua; model sosialisasi yang perlu perbaikan. Selama ini sosialisasi dilakukan hanya di tingkat kabupaten yang diikuti kepala sekolah dan UPTD padahal guru yang bersangkutan yang jadi sasaran DGP tidak banyak mengetahui.
.
Menanggapi itu, Kepala Bidang Perencanaan Program Diknas Luwu Utara, Adham Jaya, S.ST., menyambut baik beberapa masukan dari jurnalis dan MSF. ‘’Masukan-masukan tersebut kami nilai positif untuk perbaikan implementasi DGP di SMP dan SMA. Misalnya, sosialisasi memang akan lebih efektif kalau dilaksanakan per wilayah sehingga guru-guru yang masuk DGP bisa mendengarkan langsung dan mengetahui substansi dari DGP,’’ katanya.
