Unjuk rasa mahasiswa Universitas Muslim Indonesia menolak kedatangan Presiden SBY di Kota Makassar (18/10). Foto : Tempo/Kink Kusuma Rein.
MAKASSAR, MK- Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Makassar, diwarnai aksi unjuk rasa. Aparat kepolisian Poltabes Makassar berupaya melakukan pengamanan.
Sebanyak 65 mahasiswa yang ikut dalam aksi unjuk rasa menolak kedatangan Presiden SBY, diamankan aparat Polrestabes Makassar. Mereka ditangkap lantaran dinilai tidak memiliki penyampaian untuk melakukan aksi unjuk rasa.
“Ada 65 orang yang kami amankan di Polrestabes Makassar. Karena, tidak menyampaikan pemberitahuan ke kepolisian untuk lakukan aksi unjuk rasa,” kata Kepala Sub Bidang Humas Polda Sulselbar, AKBP Muh Siswa seperti dikutip dari klikmakassar.com (19/2).
Menurut AKBP Muh Siswa, 65 mahasiswa itu diamankan di dua di Jl AP Pettarani, Makassar. “Mereka kami amankan di dua tempat yakni depan GORO sebanyak 40 orang dan depan Masjid HM Asyik sebanyak 25 orang,” ujar Siswa.
Dua lokasi itu digunakan dua kelompok mahasiswa untuk menyampaikan sikap penolakan terhadap SBY datang ke Sulsel. Di depan GORO yakni Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM). Sementara, di depan masjid HM Asyik yakni mahasiswa tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando)
AKBP Muh Siswa mengungkapkan para mahasiswa dinilai tidak memiliki pemberitahuan sebelumnya untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak kedatangan SBY ke Sulawesi Selatan. Karena, tak ada penyampaian sebelumnya, maka dapat menganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
“Mereka menggelar aksi di tengah jalanan, sehingga menganggu arus lalu lintas. Makanya, kami amankan takut terjadi aksi-aksi di luar ketentuan unjuk rasa yang ada,” ucap Siswa.
Penangkapan aktivis mahasiswa itu disesalkan Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi, Upi Asmaradhana. “Sedih bercampur marah, puluhan mahasiswa di makassar ditangkapi polisi karena berunjuk rasa menentang kedatangan sby di Sulawesi Selatan. Polisi telah melakukan pengingkaran atas hak berekspresi warga,” tulis Upi di wall situs jejaring social Facebook.
Menurut Upi, menangkapi para mahasiswa hanya karena berdemo menentang kehadiran seorang presiden adalah ironi demokrasi. Negara seharusnya melindungi kebebasan berpendapat, bukan malah mengebiri hak-hak warnganya sendiri. (Sam/Gun/Wan).
