 |
| Ilustrasi Jakarta monorer. Foto : Istimewa. |
JAKARTA, MK- Mantan wapres Jusuf Kalla melalui Kalla Grup dikabarkan berencana membeli saham PT Jakarta Monorail hingga 60 persen.
Kalla Group dikabarkan berniat membeli mayoritas saham PT Jakarta Monorail. Jika proses akuisisi tersebut disetujui Jokowi, maka perusahaan milik Kalla ini akan menjadi penggarap proyek monorail dengan menguasai 60 persen saham Jakarta Monorail.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya menegosiasikan skema pembiayaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) dengan komposisi 60% pemerintah pusat dan 40% pemprov DKI akan diputuskan tanggal 15 Januari besok atau paling lambat 21 Januari 2013.
Negoisasi maraton yang dilakukan Gubernur Jokowi tampaknya mendapatkan respon positif dari Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Sinyal ini terlihat dari pernyataan Menkeu saat bersama Jokowi berkunjung ke kawasan perumahan elit di bilangan Jl Tirtayasa, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan, Minggu (13/1).
Agus menyatakan bisa memahami kondisi yang dialami Pemprov DKI Jakarta yang selain harus membayar hutang pinjaman juga harus memberikan subsidi tiket kepada penumpang. Sebab, jika tidak mendapatkan subsidi, bisa dipastikan harga tiket MRT tidak akan terjangkau oleh masyarakat.
“Kita selalu positif untuk pembangunan. Memang belum bisa disampaikan, tetapi kondisi yang ada di DKI dapat dipahami. Nanti kita akan berikan responnya antara tanggal 15 atau 21 Januari,” ujar Menkeu seperti dilansir Suara Merdeka.
Seperti diketahui, skema pembayaran hutang yang diajukan Jokowi yakni, 60:40 dengan beban lebih besar ada pada pemerinta pusat.
Sedangkan pada perjanjian yang dilakukan sebelumnya, pemerintah pusat membayar lebih rendah dibanding Pemprov DKI yakni 42:58. Skema ini dianggap Jokowi sangat mebebani Pemprov DKI Jakarta. Karena, selain harus membayar hutang, Pemprov DKI juga harus memberikan subsidi untuk penumpang MRT.
Dikatakan Agus, permintaan perubahan skema dari Jokowi sudah cukup jelas. Pemerintah pusat pun tidak memiliki skema lain atas perubahan yang diajukan. “Permintaan dari Gubernur DKI sudah jelas. Nanti tinggal dibahas dari Kemenhub. Dari sana akan menyampaikan usulan dan akan direspon Bappenas, Kemenkeu, dan juga Kemenko Perekonomian. Mungkin itu saja,” jelasnya.
