Media Makassar

Jalur Makassar-Parepare mendapat prioritas utama dalam pembangunan megaproyek kereta api trans Sulawesi. Khusus jalur ini diperkirakan menelan dana sekitar Rp258 juta US dollar atau sekitar Rp2,5 triliun.

Hal tersebut terungkap saat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo membawakan presentasi di Kementerian Perhubungan Jumat, 7 Oktober kemarin. Rapat membahas megaproyek kerta api Trans Sulawesi itu dipimpin Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Ir Tundjung Inderawan.

Kementerian memberi restu jalur kereta api Makassar-Parepare itu bisa digunakan untuk kereta api umum (penumpang) dan kereta api khusus (barang).

Sementara Gubernur didampingi para bupati dan wali kota yang daerahnya akan dilewati pembangunan rel kereta api seperti Wali kota Parepare, Bupati Barru, Wabup Maros, Wabup Pangkep, Wabup Gowa, Bupati Takalar serta Asisten Kota Makassar yang masing-masing didampingi Kepala Bappeda Kabupaten/kota.

Syahrul, menyatakan, provinsi Sulsel sangat siap menyambut megaproyek tersebut, termasuk dalam penyiapan lahan yang akan dilalui rel kereta api. Apalagi itu adalah sejarah buat Sulsel dengan hadirnya kereta api pertama di era modern. “Segala sesuatunya sedang dipersiapkan. Kami optimis ini bisa terwujud asalkan ada komitmen kuat,” kata Syahrul.

Pemilihan moda transportasi kereta, kata Syahrul Yasin, ditujukan untuk mengindari terjadinya kemacetan di ruas jalan raya. Apalagi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan empat di Sulsel sudah sangat tinggi.

Ihwal kesiapan pembangunan moda transportasi kereta api, mantan Bupati Gowa ini menyatakan, pemerintah provinsi sedang membahas semua kebutuhan menyangkut proyek termasuk anggaran pembelian kereta dan pembangunan jalan relnya. “Kalau beli keretanya hanya Rp 17 miliar, tapi pembangunan relnya itu yang mahal karena bisa Rp 1 miliar per kilometer,” tandasnya.

Untuk itu, Pemprov Sulsel berharap dukungan dari pemerintah pusat menyangkut pengembangan moda transportasi kereta api di daerahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang di Makassar menambahkan, pembangunan kereta api dari segi ekonomis memang tidak layak (faesible). Namun menurut Agus itu adalah investasi negara untuk jangak panjang.

“Dulu pemerintah kolinial membangun rel kereta api juga tidak feasible. Abada 18 sudah ada rel kereta api di Indonesia, dimana penduduk masih kurang dan lalu lintas manusia sangat rendah. Tapi pemerintah kolonial rupanya berpikir ke depan. Nah, rel kereta api yang ada saat ini untuk investasi negara 30 tahun yang akan datang,” ungkap Agus.